UU Mata Uang Masih Perlu Sosialisasi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengaku prihatin dengan fakta adanya masyarakat perbatasan yang tidak mengetahui larangan transaksi jual-beli barang dan jasa menggunakan uang asing di wilayah Indonesia. Seluruh lembaga dan institusi terkait perlu mengemban tugas bersama untuk membangun pemahanan ini di tengah masyarakat.
"Kita giatkan sosialisasinya karena kita melihat kebijakan pemerintah. Kebijakan untuk mengatasi lemahnya kurs rupiah terhadap dollar salah satunya point ke 8 yaitu mendorong agar penggunaan transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah," katanya kepada wartawan disela-sela pertemuan antara Tim Kunker Spesifik Komisi XI dengan Wagub Prov.Kalbar, Kepala KPwBI, Kepala OJK, PHRI, PVA dan Kadinda Prov.Kalbar, di Kantor Perwakilan Wilayah Bankl Indonesia (KPwBI) Pontianak, Kamis (2/4'2015).
Jon Erizal membenarkan bahwa berbagai permasalahan yang ada juga tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan ia berkomitmen akan lebih giat melakukan sosialisasi.
Ia menambahkan bahwa sesuai dengan informasi Wagub Prov. Kalbar ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur, yang umumnya masyarakat di 14 kecamatan yang berada diperbatasan langsung dengan Sarawak menggunakan ringgit dalam transaksi perdagangan dengan masyarakat negara tetangga dan mereka sangat familiar dengan mata uang ringgit.
Politisi Fraksi PAN ini berharap perlu adanya penyikapan dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih giat lagi mensosialisasikan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Wagub Prov. Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan ada dua mata uang diperbatasan, dengan ekonomi yang kuat pembayaran menggunakan ringgit diperbatasan bisa dihindari. Karena faktor ekonomi lebih dekat ke Malaysia sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah.
Christiandy mengakui adanya pemberlakuan pembatasan transaksi 600 ringgit per KK masih berlaku selama belum adanya aturan yan baru. "Saat ini mata uang sudah berlaku semestinya kecuali diperbatasan," kata Christiandy. Mulai dari PHRI dan Kadin sudah menggunakan rupiah, tambahnya.(iw/iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.